GRESIK ||SUARAGIRIPOST.COM–
Persoalan sengketa lahan yang kini berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 207 Sidoraharjo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, kembali menjadi sorotan publik.
​Setelah berlangsung selama kurang lebih 35 tahun, pihak ahli waris mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.
​Perkara yang telah bergulir sejak 1991 ini tercatat dalam register Pengadilan Negeri (PN) Gresik dengan Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk, antara Sampet selaku Penggugat melawan Kepala Desa selaku Tergugat.
​Berdasarkan dokumen resmi PN Gresik berupa Surat Keterangan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), perkara tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
​Surat keterangan tersebut diterbitkan pada 30 April 2025 dan ditandatangani oleh Panitera PN Gresik, Mohammad Hamidi, S.H., M.H. Dalam dokumen itu diterangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan buku register perkara, perkara Nomor 8/Pdt.G/1991/PN Gsk telah diputus melalui persidangan terbuka untuk umum dan berkekuatan hukum tetap.
​Meski demikian, persoalan yang kini menjadi fokus utama ahli waris bukan semata-mata status hukum perkara, melainkan kepastian pelaksanaan putusan serta penyelesaian hak atas tanah tempat berdirinya fasilitas pendidikan negeri tersebut.
​Kuasa Hukum Pertimbangkan Langkah Eksekusi
​Kuasa hukum ahli waris Muslimah, Drs. Idham Kholik, S.H., M.Pd., menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum berupa permohonan eksekusi apabila tidak ada tindakan konkret dari pihak terkait untuk menyelesaikan sengketa ini.
​Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik melalui Kepala Bagian Hukum sebelumnya sempat menyampaikan komitmen bahwa persoalan sengketa lahan SDN 207 Sidoraharjo akan diselesaikan pada tahun 2026.
​Namun, hingga saat ini pihak ahli waris masih menunggu realisasi komitmen tersebut, baik melalui mekanisme penyediaan tanah pengganti maupun pembayaran ganti rugi.
​Ia menegaskan, penyelesaian persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun ini membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji atau komunikasi lisan.
​”Pihaknya berharap Pemkab Gresik segera memberikan kejelasan mengenai mekanisme dan bentuk penyelesaian yang akan ditempuh. Apabila tidak ada perkembangan konkret, permohonan eksekusi melalui pengadilan menjadi langkah hukum yang siap ditempuh dengan tetap mengacu pada amar putusan,” ujar Idham.
​Kekecewaan Ahli Waris dan Saksi Sejarah
​Sementara itu, Saifudin selaku ahli waris Muslimah mengungkapkan kekecewaannya lantaran hingga kini belum memperoleh kejelasan atas tanah milik keluarga mereka.
​Saat ditemui awak media, Saifudin berharap Pemkab Gresik dapat bersikap adil dan memberikan perhatian serius terhadap hak masyarakat yang selama ini memperjuangkan kepastian hukum.
​Menurutnya, sengketa tanah tersebut telah berlangsung sejak orang tuanya masih hidup. Namun, hingga sang ibu, Muslimah, tutup usia, persoalan ini tak kunjung menemui titik terang.
​”Kami hanya ingin ada kejelasan dan penyelesaian yang adil. Persoalan ini sudah berlangsung sangat lama, bahkan sejak orang tua kami masih hidup. Jangan sampai hak ahli waris terus terkatung-katung tanpa kepastian,” tegas Saifudin.
​Senada dengan hal tersebut, Abu Hasan selaku saksi hidup yang mengikuti proses persidangan sejak awal turut menyuarakan harapan agar pemerintah tidak mengabaikan hak rakyat kecil.
​”Kami berharap pemerintah berlaku adil kepada wong cilik. Jangan sampai hak masyarakat terus terkatung-katung. Penyelesaian sengketa ini harus mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ucap Abu Hasan.
​Putusan Inkracht dan Komitmen Pemkab Gresik
​Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara perdata, putusan inkracht wajib dihormati dan dilaksanakan. Apabila pihak yang diwajibkan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak pemohon berhak mengajukan eksekusi melalui pengadilan.
​Kini, publik menunggu realisasi komitmen Pemkab Gresik yang menjanjikan penyelesaian pada tahun 2026. Berdasarkan konfirmasi awak media di lapangan, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik belum memberikan respons saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp.
​Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Gresik, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan, Pengadilan Negeri Gresik, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan resmi.​Kontak Redaksi:
Saluran WhatsApp Redaksi: 0822-5758-7374
​(YN / Redaksi)
