GRESIK || SUARAGIRIPOST.COM–
​Praktik penarikan kendaraan bermotor yang diduga kuat dilakukan secara sepihak dan melawan hukum oleh oknum debt collector (mata elang) kembali memicu perlawanan keras. Dugaan keterlibatan pihak ketiga, yakni PT Kawitan Putra Saudara yang bertindak atas nama PT Bussan Auto Finance (BAF Finance), kini resmi masuk dalam sorotan tajam instrumen gerakan masyarakat sipil di Jawa Timur.
​Persoalan ini bukan lagi sekadar perkara penarikan satu unit mobil milik nasabah. Lebih krusial dari itu, aksi di lapangan ini menyenggol persoalan fundamental: legalitas prosedur eksekusi, wewenang eksekutor lapangan, kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, hingga tanggung jawab korporasi pembiayaan atas dugaan tindakan premanisme berkedok penagihan.
​Menanggapi jeritan dan pengaduan masyarakat di tiga wilayah kunci—Gresik, Surabaya, dan Malang—dua pilar kekuatan masyarakat sipil, Ormas Madas Sedarah dan Tim Investigasi Passer Wong Bodho, resmi merapatkan barisan. Kolaborasi lintas daerah dan elemen ini berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, dimulai dengan melayangkan tuntutan audiensi terbuka kepada manajemen BAF di ketiga wilayah tersebut.
​Adapun jajaran perwakilan kolaborasi yang diterjunkan langsung untuk mengawal dan memimpin audiensi meliputi:
• ​BAF Gresik: H. Salim (Madas Sedarah) & Gito, S.H.
• ​BAF Surabaya: Hasan & Nanang
• ​BAF Malang: H. Rosit & Kang Duro
​Audiensi ini ditekankan bukan sekadar ajang formalitas atau tempat penyampaian keluhan belaka, melainkan panggung pembuktian transparansi korporasi. BAF dituntut hadir memberikan penjelasan yang rasional, objektif, dan bertanggung jawab secara hukum di hadapan publik.
​Penarikan Jaminan Fidusia Bukan Aksi Premanisme Tanpa Prosedur
​Dari sudut pandang hukum positif, perusahaan pembiayaan (leasing) memang memegang hak tagih atas kewajiban debitur. Namun, hak tersebut sama sekali tidak memberikan kekebalan hukum untuk bertindak semena-mena di jalanan atau kediaman nasabah.
Setiap proses eksekusi objek jaminan fidusia wajib mengacu ketat pada regulasi yang berlaku.
​Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyatakan secara eksplisit:
Apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka hak eksekusi sepenuhnya berada di tangan Pengadilan Negeri, bukan eksekutor swasta.
​Atas dasar hukum tersebut, Kolaborasi Madas Sedarah dan Passer Wong Bodho mendesak BAF serta PT Kawitan Putra Saudara untuk membuka dokumen secara transparan:
1. ​Sertifikat Sertifikasi Profesi Penagihan Indonesia (SPPI) para petugas di lapangan.
2. ​Surat Tugas Resmi dan Asli dari perusahaan pembiayaan.
3. ​Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah terdaftar secara sah di Kementerian Hukum dan HAM.
4. ​Berita Acara Penyerahan Objek Jaminan, apakah dilakukan dengan kesepakatan sukarela atau terdapat unsur intimidasi dan pemaksaan.
​Pertanyaan krusialnya: Apakah penarikan tersebut murni tindakan hukum yang sah, atau justru merupakan praktik kejahatan perampasan berkedok debt collection?
​BAF Harus Terbuka: Jangan Berlindung di Balik Pihak Ketiga
​Tim Investigasi Passer Wong Bodho bersama Ormas Madas Sedarah menegaskan bahwa BAF Finance tidak boleh cuci tangan atau melempar tanggung jawab atas tindakan brutal oknum di lapangan.
Sebagai pihak penyedia kredit, BAF bertanggung jawab penuh atas rekam jejak, legalitas, dan operasional PT Kawitan Putra Saudara sebagai mitranya.
​BAF dituntut segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait keabsahan penunjukan PT Kawitan Putra Saudara, batasan SOP penagihan, serta kepatuhan mitra terhadap etika bisnis dan hukum perlindungan konsumen.
​Di sisi lain, kolaborasi ini tetap mengimbau masyarakat untuk taat pada kewajiban finansial yang telah disepakati. Namun, status keterlambatan pembayaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut hak-hak kemanusiaan dan perlindungan hukum warga negara.
​Sinergi Madas Sedarah & Passer Wong Bodho Siap Kawal Hingga Tuntas
​Langkah taktis telah disiapkan. Sinergi Madas Sedarah dan Tim Investigasi Passer Wong Bodho akan terus menelusuri fakta-fakta lapangan, mendampingi korban, serta mendesak pimpinan BAF Gresik, Surabaya, dan Malang untuk duduk bersama membuka data secara jujur.
​Redaksi menegaskan bahwa prinsip pemberitaan tetap menjunjung tinggi keberimbangan (fairness). Ruang konfirmasi dan Hak Jawab terbuka lebar bagi manajemen PT Bussan Auto Finance (BAF), PT Kawitan Putra Saudara, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
​Pesan kami tegas:Penagihan adalah hak bisnis, tetapi cara-cara premanisme dan pelanggaran hukum adalah kejahatan.
Kepastian hukum dan perlindungan rakyat kecil di atas segalanya!
​Tim Investigasi Passer Wong Bodho dan Ormas Madas Sedarah akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan.
​Reporter: Riawan
Editor: Redaksi
